Wisata Duka Rakyat

1
400
Sumber: Khairul Abdi

Gayonese Documentary, Banda Aceh – Dalam membuat wisata memang menggiurkan akan keuntungan pemerintah dan masyarakat, dengan alasan membantu menumbuhkan sumber pemasukan bagi masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu tidak diherankan dari kalangan pemerintahan untuk membuat wisata sebanyak mungkin di daerahnya.

Berlangkah dari kepentingan pemerintah untuk membangun distinasi wisata alam. Pembangunan tempat wisata di daerah sering kita dapati tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat sekitar. Asalkan wisata dibangun dengan tujuan menambah devisit daerah tersebut. Dengan demikian asalkan ada pemasukan pertahun dari objek wisata tersebut kepentingan masyarakat tersebut seolah diabaikan dan hanya dijadikan hiburan para elit pejabat.

Rencana pembangunan jalan setapak di hulu sungai “aih rebe” guna untuk dijadikan wisata alam sekarang menjadi polemik dan penting kita pikirkan bersama guna untuk mencari jalan tengah. Nyatanya dalam pembangunan tersebut telah menjadi kekwatiran  masyakat sekitar, karena pembangunan tersebut sangat merugikan masyarakat.

Khairul Abdi yang merupakan putra asli daerah kampung Kuala Jernih menyatakan pendapatnya tentang wacana itu.

“Kami selaku generasi muda ingin membuktikan bahwa kami juga peduli terhadap lingkungan kami, kami dari pemuda yang terdiri dari 3 desa (Rerebe, Kuala Jernih dan Buntul Musara) ini akan tetap menolak rencana pembangunan ini. apapun ancamannya dan bagimanapun carannya.” katanya.

Menurut infomasi, daerah yang akan dibangun jalan setapak tersebut berada di wilayah desa Buntul Musara dan memberikan efek terhadap tiga (3) desa yakni desa Rerebe, Kuala Jernih dan desa Buntul Musara.

Khairul Abdi atau sering di sapa dengan Acir, menambahkan alasan penolakan terhadap pembangunan distinasi wisata tersebut dengan alasan kelangsungan sumber air dan mitos di tempat tersebut.

“Alasan masyarakat dan pemuda tiga kampung ini menolak, karena tempat pembangunan tersebut merupakan sumber mata air bersih, sumber energi PLTMH Rerebe dan Masyarakat mempercanyai kenyakinan tempat tersebut memiliki penjaga yang disebut dengan sebutan “aulie” (red-gayo) dengan alasan tersebut masyakat sangat tidak setuju dengan pembangunan tersebut, karena lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifny,” imbuh  Acir.

Dari keterangan yang telah dipaparkannya, ia melanjutkan dan mengirimkan pesan teks melalui WhatsApp yang berisi tangkisan atas rencana yang akan dilaksanakan pembangunan dengan iming-iming masyarakat akan sejahtera jika di bangun jalan setapak tersebut.

Berikut ini pesan teks yang dikirimkan tersebut:

“Assalamu’alaikum sudere… karna kegiatan pembangunan jalan setapak i ulu ni aih rebe, bersumber dana e ari DAK yang di pegang oleh kementerian pariwisata republik indonesia yang tercantum dalam PERMENPAR NO.3 TAHUN 2018 syarat pembngunan di ajukan kepada bupati/gubernur. Disertai dngan surat izin membangun dari bupati/gubernur/pertanahan. Yang menjadi pertnyaan saya, siapa yang mengusulkan, dan siapa yang memberi izin??

Mslah selanjutnya. Kabarnya wisata ini akan di buka trhdap org trtentu dan di awasi oleh pamandu wisata. Guna untk mncegah hal2 yg tdk di inginkan. Logikanya…! Jika di awasi knapa hrus di bangun jlan setapak? sperti pemandu naik gunung lauser jalan setapak tdk pernah di bangun, dan itu yg perlu di awasi krna knyaman dan keselamatan tdk terjamin. Jika sdah di bngun jalan setapak tidak perlu di awasi krna sudah trasa nyaman dan aman. Dlam kata lain wisata tersebut harus di buka untuk umum tanpa dibatasi….

Selanjutnya juga, jika di bngun jalan setapak akan di buat aturan yang mngikat pengunjung. Apabila di lnaggar di beri sangsi. Jwabanya lembaga apa yang berwenang mengadilinya? lembaga adat bkan urusannya, pengadilan negeri juga bukan, pengadil agama bukan, apalgi pengadilan militer. Nah jika mau di buat kewenangan mengadili harus ada QANUN yang di buat ttg pelanggaran wisata. Tapi di syangkan sampai sekarang belum ada. Sampai disni saya kira sudah faham…

Terakhir jika seandainya wisata yang di buka akan mndatangkan maksiat dan merugikan msyarakat rerebe, kuala jernih dan buntul musara. Maka akan di ttup kembali?? Jawabanya siapa yang menutup ? Apakah msyarakat yg d rugikan? Itu salah, msyarakat tidak ada lagi urusan atau tdk berhak untuk menutup wisata tersebut. Krna itu sdah menjadi tanggung jwab dinas pariwisata, dan itu mnjdi lwan kita adalah aparatur negara (TNI-POLRI). Berbeda dengan Desa atau Kampung Wisata itu dana dan pengelolaanya murni dari desa sendiri. Itu bisa jdi kampung itu berhak menutup kembali.

Jadi sekarang sebelum terlambat mari kita buka mata, buka hati, bicarakan dengan mulut, untuk menolak pembangunan tersebut. Karena mengingat itu adalah sumber mata air bersih kita, sumber energi PLTMH, sumber pernapasan kita dan sekaligus itu adalah tempat mistis yang telah di akui dari leluhur kita… mari bergerak saudara, kalau bukan kita yang bergerak siapa lagi klau bukan sekarang kapan lagi..!!✊✊✊

Jngan ada yang sembunyi, krena ini kepentingan kita bersama, jangan mencari titik aman krna ini demi masa depan anak cucu kita. Dan jangan ada yg tdk peduli karna hati nurani kita masih ada. Berijin Ama Urum Ine, Rakan Sebet Saudere Dengan Serinen urang toa

Wasalam”

sumber: Khairul Abdi

Dari keterangan diatas yang telah paparkan panjang lebar kepada masyarakat untuk mendukung bersama aksi penolakan para pemuda tersebut.

Terkahir Khairul Abdi menambahkan, pihaknya atas nama Mahasiswa dan Pemuda akan berjuang dan mencari dukungan dalam agenda penolakan pembangunan jalan setapak tersebut yang menurutnya merugikan masyarakat sekitar.[Aspirasi]

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here