Gayonese Documentary, Aspirasi Sejenak kita tinggalkan polemik pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 yang tidak kunjung menemui benang merah antara pihak eksekutif dan legislatif. Kenyataan ini membuat rakyat kalangan menengah ke bawah yang menjadi korban akan  drama yang belum berujung sampai saat ini. Hal tersebut dikarenakan perputaran uang di Aceh saat ini masih sangat bergantung terhadap dana APBA. Semoga elit di dalam pemerintahan Aceh segera mendapatkan hidayah dari yang maha kuasa untuk segera mengesahkan APBA 2018.

Mari kita fokus memberi solusi dalam membangun perekonomian Aceh “Hebat” kedepan dengan memajukan sektor unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Aceh. Mumpung APBA belum disahkan penulis mengharapkan anggaran yang nantinya di “qanunkan” atau di “pergubkan” mendukung  untuk pengembangan UMKM yang ada di Aceh.

Berdasarkan pasal 5 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan  menengah mengamanahkan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta pengentasan rakyat dari kemiskinan. Ini membuktikan bahwa sektor UMKM apabila di garap dengan serius oleh pemerintahan Aceh dapat menjadi solusi dalam memajukan perekonomian Aceh yang sampai saat ini masih jauh dari kata bergairah.

Hal lainnya sektor UMKM telah terbukti dapat tetap eksis dari dampak krisis moneter seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997/1998, dimana sektor ini dapat menjadi penopang ekonomi nasional di saat usaha-usaha besar banyak yang gulung tikar (baca : Yusri, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perfektif Keadilan Hukum, 104).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh per 31 Desember 2016 jumlah pelaku usaha yang termasuk kategori Mikro yang ada di Aceh  berjumlah 53.216 unit (71%), untuk kategori kecil berjumlah 20.258 unit (27%), dan kategori menengah 1.733 unit (2%) dapat di lihat (http://diskop.acehprov.go.id/data-umkm). Melihat data di atas tentunya ini menjadi kekuatan serta peluang bagi perekonomian Aceh untuk berkembang kemudian  maju apabila pemerintah Aceh benar-benar serius dalam membantu tumbuh kembang sektor UMKM ini.

Dari data di atas  bisa kita lihat usaha mikro mendominasi jumlah pelaku usaha yang ada di Aceh. Berdasarkan UU 20 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah dan itu tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Itu artinya banyak pelaku usaha di Aceh saat ini merupakan pemain baru yang rentan akan monopoli oleh usaha-usaha besar, untuk itu pemerintah harus ambil peran dalam melindungi dan mengembangkan usaha mikro ini sehingga bisa naik kelas menjadi usaha kecil bahkan usaha besar yang dapat bersaing di tingkat global.

Untuk itu penulis memiliki beberapa pemikiran yang “mungkin” dapat diterapkan pemerintah Aceh dalam bentuk kebijakan maupun tindakan  agar UMKM terutama usaha mikro yang ada di Aceh dapat bersaing di tingkat nasional bahkan global.

Pertama, pemerintah Aceh dalam hal ini pihak eksekutif maupun legislatif  melakukan perubahan terhadap qanun nomor 10 tahun 2004 tentang pemberdayaan usaha kecil  yang sudah tidak relevan dan membutuhkan penambahan-penambahan pasal yang isinya membantu kemajuan dan melindungi usaha UMKM yang ada di Aceh.

Kedua, pemerintah Aceh diharapkan melakukan pemetaan secara spesifik terhadap kebutuhan serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh  pelaku UMKM yang ada di Aceh melalui metode survey atau focus discusion grop. Setelah itu pemerintah membantu memfasilitasi kebutuhan serta menyelesaikan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pelaku UMKM.  Karena penulis melihat banyak kegiatan saat ini yang sering di lakukan pemerintah hanya berupa seminar atau workshop yang terkadang tidak memiliki output yang jelas sehingga terkesan buang-buang anggaran saja.

Ketiga, pemerintah Aceh dalam hal ini gubernur mengeluarkan peraturan untuk  mewajibkan setiap usaha retail dan swalayan yang ada di Aceh untuk menampung produk-produk UMKM yang ada di Aceh dengan sistem bagi hasil yang adil, sehingga usaha retail dan swalayan yang sudah memiliki brand yang baik tidak mengambil margin keuntungan terlalu besar, sehingga harga produk UMKM di pasar dapat bersaing dengan produk luar lainnya.

Semoga tulisan ini dapat menjadi masukan pengambil kebijakan di nanggroe seramoe Mekkah ini untuk kemajuan perekonomian Aceh melalui sektor UMKM dan tentunya bermanfaat bagi yang membaca tulisan ini. Penulis yakin semakin banyak produk UMKM Aceh yang go nasional bahkan internasional semakin banyak juga lahirnya toke-toke baru di Aceh. Bek gendoe beh..

Penulis adalah Andri Susarno, Owner cemilan Hanakaru dan  Mahasiswa Fisip Unsyiah. (Email: andrisusarno@gmail.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here